Palembang, – Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang berlangsung hangat dan penuh makna, Jumat (17/10/2025). Bertempat di SMK Negeri 6 Palembang, para wakil rakyat hadir untuk mendengar langsung aspirasi dunia pendidikan sekaligus berdialog dengan para guru dan pelajar.
Reses kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, SH, MM, didampingi Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH, M.Kn, serta sejumlah anggota dewan lainnya, antara lain Ketua Komisi IV Muhammad Yansuri, SIP, Anggota Komisi IV Ir. H. Zulfikri Kadir, Ketua Badan Kehormatan HM Anwar Al Syadat, S.Si, M.Si, Ketua Komisi III Tamtama Tanjung, SH, dan Anggota Komisi V Fajar Febriansyah, ST, MIKom.
Dalam sambutannya, H. Nopianto menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum bagi anggota DPRD untuk kembali ke akar—menyapa masyarakat dan mendengarkan denyut kebutuhan mereka secara langsung.
“Reses ini adalah bentuk nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat. Kami datang bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk mendengar dan mencatat apa yang menjadi harapan warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh masukan yang diterima selama reses akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil reses ini benar-benar menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dunia pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Yansuri, SIP, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, menyoroti pentingnya menanamkan pemahaman politik positif di kalangan pelajar.
“Generasi muda jangan alergi terhadap politik. Politik itu sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami ingin para siswa memahami bahwa dari sinilah perubahan bisa dimulai,” ungkapnya.
Suasana semakin hidup saat Kepala SMKN 6 Palembang, Seriyani, S.Pd, menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan dari dunia pendidikan vokasi. Ia menuturkan, sekolah yang dipimpinnya memiliki lebih dari 1.400 siswa dengan beragam jurusan keahlian seperti Tata Boga, Perhotelan, DKV, Busana, hingga Kecantikan.
Namun, di balik potensi besar itu, Seriyani mengungkapkan masih ada sejumlah kendala, salah satunya terkait belum berfungsinya aset sekolah seperti gedung hotel dan ruang praktik karena belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Padahal, jika BLUD sudah aktif, aset-aset ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan praktik siswa sekaligus meningkatkan kemandirian sekolah,” jelasnya.
Ia juga menyinggung nasib guru honorer yang telah masuk dalam database PPPK agar bisa kembali ditempatkan di sekolah yang sama.
“Kami berharap para guru PPPK yang sudah lulus bisa ditempatkan kembali di SMKN 6. Mereka sudah lama berkontribusi untuk sekolah ini,” tambahnya.
Mendengar hal itu, H. Nopianto dan anggota dewan lainnya menyatakan komitmen untuk memperjuangkan percepatan penerapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang tarif BLUD, agar sekolah-sekolah vokasi dapat mengelola asetnya secara lebih mandiri dan produktif.
“Kami akan mendorong agar Perkada BLUD segera diterbitkan. Pendidikan vokasi harus didukung karena dari sinilah lahir tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan dunia industri,” tegas Nopianto menutup kegiatan.
Kegiatan reses di SMKN 6 Palembang ini menjadi bukti bahwa dialog antara wakil rakyat dan masyarakat—terutama dunia pendidikan—masih berjalan dengan semangat keterbukaan dan kepedulian.
“Dunia pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika kita serius membenahinya hari ini, maka masa depan Sumsel akan jauh lebih cerah,” pungkas H. Nopianto dengan penuh optimisme. (Indra)




